Sertificate kegiatan yang terabaikan

Sejak dulu setiap kali ada kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat training dan workshop, ada satu harapan yang tidak pernah berubah dari partisipan yaitu minta dibuatkan sertificat. Apa gunanya sertifikat? Secara pribadi karena aku bekerja di sektor swasta, manfaat sertificate tidak ada sejauh ini. Akan tetapi bagi para pegawai negeri dan bagi orang yang menilai penting nilai sebuah kertas sertiicate maka menjadi lain soal.

Hari Ahad ada telefon dari Pracimantoro bahwa guru olah raga semua meminta dibuatkan sertificate dari lembaga untuk kegiatan trainig. AKu iyakan dan kujanjikan rabu, lalu muncul lagi SMS minta dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani pak kepala cabang dinas pendidikan, aku jawab aku tidak bisa membuatkan. Permintaan lewat sms tapi tidak bisa dibalas sms agak sedikit membuatku bertanya dan agak kesal. Selain karena yang meminta adalah partisipan paling tidak aktif dan paling tidak respek program, tapi juga kesal, ini sudah meminta tolong tapi kok smsnya tidak bisa masuk. Aku berpikir “wah ini bukan itikad baik”. AKu mencoba konfirmasi kepada koordinator guru di pracimantoro dan dia belum melihat ada kebutuhannya saat ini dan juga bagi mayoritas teman-temannya. Tapi beliau cukup konfirmatif dan kooperatif untuk mengklarifikasi hal tersebut dan juga memforward jawaban smsku kepada requesternya.

Hari rabu pagi ketika waktu belum beranjak datang, datanglah si bapak guru dan ternyata kurang berkenan dengan jenis sertificate yang kami berikan. Selain itu jenis kegiatan yang diminta juga berbeda. Wah! Perlu penjelasan panjang lebar dulu tentang jenis kegiatan, keterlibatan dan jenis document. Sertificate resmi untuk sebuah workshop dan pelatihan yang ditandatangani dinas terkait di tingkat pemerintahan lokal, tidak bisa begitu saja dibuat. Setiap acknowledgement harus disertai KOP dinas bukan saja CAP dinas. Document tersebut juga harus memuat KOP dan LOGO organisasi bersama-sama. Selembar kertas yang terlihat sepele namuan sebenanrya menggambarkan jalur birokrasi yang sangat panjang dan cukup berbelit. Lembaga tidak selamanya bersusah payah memusingkan hal tersebut, namun untuk mendukung kebutuhan partisipan memang seharusnya diantisipasi dan diperhitungkan sejak awal kegiatan.

Sekali lagi, ini adalah pembelajaran untuk lembaga dan juga requester. Kegiatannya adalah proses 2 arah dan mutualisme jadi seharunya tidak sekedar persoalan selembar kertas namun juga keterlibatan dalam kegiatan. Kita  kadang kala enggan memberikan sertificate karena mengingat pada saat kegiatan berlangsung tidak ada komitmen dari partisipan untuk aktif dan tuntas dalam berkegiatan. Semuanya mutualisme yang harus dipahami bersama dan tentu saja harus disepakti sejak awal. Bagaimanapun selembar kertas tersebut adalah cost of program yang harus dibayarkan dan terasa menyakitkan ketika kita melihatnya teronggok di dalam kantong kertas yang pada akhirnya berakhir di tong sampah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s